Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u1069953/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Solusi Kompleksitas Pemilu Dari Waktu Ke Waktu - Bank Berita

Menu

Mode Gelap
Bank Jatim Sukses Gelar Undian Simpeda Miliaran Rupiah PMK Tuban Makin Menggila, Pemkab Lamban Menangani Ini Bukti Perhutani KPH Jatirogo, Reskrim dan Kejari Tuban Bersatu Wujudkan Hutan Lestari Bupati Tuban Data Usaha Tambang Ilegal, Daerah Rugi Berlipat SIG Bersama 31 BUMN, Menyelenggarakan Pelatihan Bisnis Terapan yang Diikuti 26 Pondok Pesantren di Jawa Timur

Daerah · 30 Jun 2022 00:33 WIB ·

Solusi Kompleksitas Pemilu Dari Waktu Ke Waktu


 Solusi Kompleksitas Pemilu Dari Waktu Ke Waktu Perbesar

 

Oleh : WARYONO

Guru MTs Sunan Bonang
Wakabid Pemilu dan Pengembangan Demokrasi DPC PA GMNI Kab. Tuban

Polemik isu penundaan pemilu serentak yang sempat beredar di berbagai media terjawab sudah. Senin, 24 Januari 2022 menjadi titik terang tentang pelaksanaan pemilu. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan KPU akhirnya menyepakati tentang Kapan pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 167 ayat 2 menyebutkan bahwa tahapan pemilu serentak telah dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut tahapan Pemilu dimulai tepat tanggal 14 Juni 2022 yang artinya pemungutan suara akan dilaksanakan  tanggal 14 Februari 2024, diawali dengan tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pemilu.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar se-Asia Tenggara Urutan  Ketiga hal ini menjadikan Indonesia untuk senantiasa berbenah guna terus memperbaiki  kualitas demokrasinya. Pemilu merupakan ciri utama sebuah negara demokrasi, suksesi kepemimpinan dalam negara demokrasi dilakukan melalui pemilu sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Belajar dari pemilu sebelumnya yang selalu saja menyisakan catatan masalah dalam pelaksanaannya. Pemilu tahun 2004 misalnya dalam pelaksanaannya sekali masuk bilik suara pemilih dihadapkan pada empat kertas surat suara. Pemilih harus memilih empat nama dari sekian ratus kontestan calon legislatif yang ada.Hal yang sama terjadi dalam pemilu tahun 2014. Pemilu diikuti oleh 12 parpol peserta dalam pemilu. Lagi-lagi pemilih dihadapkan pada banyaknya calon Anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI.

Jumlah calon legislatif yang diajukan oleh masing-masing parpol sebanyak jumlah kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan (Dapil). Jika dalam satu daerah pemilihan terdapat empat kursi DPRD kab/kota misalnya, maka jumlah tersebut dikalikan 12, terdapat 48 nama calon. Belum lagi untuk calon DPRD provinsi dan DPR RI yang tentunya jumlahnya juga setara dengan jatah kursi yang ada dalam dapil tersebut dikalikan jumlah parpol.

Pemilu tahun 2019 lebih kompleks lagi. Jika pada pemilu sebelumnya jumlah surat suara yang ada hanya empat. Dalam pemilu tahun 2019 pemilih yang masuk ke bilik diberikan 5 surat suara sekaligus, DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD ditambah kertas suara untuk pemilihan presiden. Dua belas partai peserta dalam pemilu 2014 saja sudah cukup membuat pemilih bingung dalam bilik suara. Pemilu tahun 2019 diikuti oleh 14 partai peserta yang lolos dari 16 partai yang mendaftar pada KPU. Sudah barang tentu hal ini membuat pemilih merasa bingung mencari nama calon yang akan dipilih. Lagi pula diperlukan juga waktu yang tidak sebentar. Dalam simulasi yang digelar oleh KPU hanya lima menit waktu yang dibutuhkan dari masuk bilik hingga celup tinta. Namun kenyataan di lapangan lebih dari itu. Pemilih usia 50 tahun ke atas membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Surat suara tidak sah selalu di atas sepuluh persen dalam tiga kali pemilu terakhir. Angka tersebut melebihi batas normal global tentunya. Angka normal global hanya tiga persen surat suara tidak sah. Hal ini menjadikan pemilu di negara kita sebagai pemilu yang kompleks bahkan paling kompleks di dunia. Prof Ramlan Surbakti, guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga dalam suatu kesempatan pernah mengatakan bahwa pemilu di Indonesia berjalan sesuai kekhasannya, borongan. Ramlan mengatakan tidak ada pemilu segila di Indonesia. Ungkapan tersebut bukanlah tanpa alasan. Dari pemilu ke pemilu selalu tercatat ada beberapa masalah.

Banyaknya kertas suara juga membawa dampak lain, di antaranya lamanya pemilih di dalam bilik suara, penghitungan dan rekapitulasi yang surat-suara yang memakan waktu tidak sebentar. Bahkan ada yang sampai pukul 03.00 dini hari untuk menghitung dan merekapitulasi surat suara di tingkat TPS. Hal ini mengakibatkan kelelahan yang luar biasa bagi petugas di TPS. Parahnya lagi, ketika sampai pada fakta banyak petugas KPPS sampai meninggal dunia. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkes RI pada Kamis, 16 Mei 2019 jumlah anggota KPPS yang meninggal mencapai angka 527 jiwa dan 11.239 orang anggota KPPS sakit.

Menyikapi hal ini beberapa terobosan dilakukan Oleh KPU dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di antaranya penyederhanaan surat suara. setidaknya ada dua rancangan model surat suara yang akan dipakai dalam pemilu 2019 nanti. Model yang pertama berisi tiga surat suara dan kedua berisi tiga surat suara. Pada model pertama surat suara pemilihan presiden digabung dengan DPR-RI, kemudian surat suara untuk DPD dan surat suara yang memuat calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sementara model kedua terdiri dari surat suara untuk Pemilihan presiden sekaligus DPR-RI. Surat suara DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Terobosan lain adalah dengan upaya mempersingkat waktu coblos. Pada pemilu 2019 setidaknya diperlukan waktu tujuh menit untuk satu pemilih. pada pemilu 2024 hanya dibutuhkan hanya 1-3 menit saja Hal ini lantaran surat suara sudah mengalami penyederhanaan. Menaikkan Honor KPPS juga menjadi satu terobosan baru pada pemilu 2024. KPU akan menaikkan tiga kali lipat honor KPPS. Hal ini dikarenakan tugas KPPS sangatlah berat, KPPS merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemungutan suara.

Honor KPPS dinaikkan menjadi 1,5 juta rupiah. untuk menghindari Kejadian meninggalnya Anggota KPPS KPU akan membatasi usia petugas KPPS. Usia yang diperbolehkan maksimal 50 tahun. Catatan 849 Petugas KPPS yang meninggal dan 5.175 sakit rata-rata di atas usia 50 tahun dan memiliki komorbid. Selain membatasi usia KPU juga akan memberikan layanan kesehatan gratis bagi badan Ad Hoc.

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

PMK Tuban Makin Menggila, Pemkab Lamban Menangani

23 Juni 2022 - 12:06 WIB

Bupati Tuban Data Usaha Tambang Ilegal, Daerah Rugi Berlipat

15 Juni 2022 - 12:20 WIB

Ribuan Sapi Tertular PMK, Seluruh Pasar Hewan Tuban Ditutup

8 Juni 2022 - 00:31 WIB

Sudah Habis Miliaran Rupiah, Jembatan Glendeng Kembali Ditutup

24 Mei 2022 - 19:28 WIB

Wujudkan Kerja Aman dan Nyaman, Perhutani KPH Parengan Gandeng Jaksa dan Polisi Supervisi Agroforestry

4 April 2022 - 03:53 WIB

Inilah 8 Poin Penting Hasil Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur di Tuban

31 Maret 2022 - 11:58 WIB

Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar
Trending di Daerah