Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u1069953/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Bupati Tuban Data Usaha Tambang Ilegal, Daerah Rugi Berlipat - Bank Berita

Menu

Mode Gelap
Bank Jatim Sukses Gelar Undian Simpeda Miliaran Rupiah PMK Tuban Makin Menggila, Pemkab Lamban Menangani Ini Bukti Perhutani KPH Jatirogo, Reskrim dan Kejari Tuban Bersatu Wujudkan Hutan Lestari Bupati Tuban Data Usaha Tambang Ilegal, Daerah Rugi Berlipat SIG Bersama 31 BUMN, Menyelenggarakan Pelatihan Bisnis Terapan yang Diikuti 26 Pondok Pesantren di Jawa Timur

Daerah · 15 Jun 2022 12:20 WIB ·

Bupati Tuban Data Usaha Tambang Ilegal, Daerah Rugi Berlipat


 BEBAS : Salah satu aktivitas cucian pasir kuarsa di wilayah Kabupaten Tuban. (bankberita.com/Arif Ahmad Akbar) Perbesar

BEBAS : Salah satu aktivitas cucian pasir kuarsa di wilayah Kabupaten Tuban. (bankberita.com/Arif Ahmad Akbar)

bankberita.com, TUBAN – Di wilayah Kabupaten Tuban masih banyak aktivitas penambangan illegal. Mulai dari operasional tambang hingga pengolahan hasil tambang. Selain merugikan lingkungan juga merugikan daerah, dengan tidak diterimanya pajak daerah. Pajak tambang, pajak air bawah tanah maupun pengelolaan dampak lalu lintas melalui dokumen Analisas Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Karena akses keluar masuk truk pengangkut hasil tambang juga berpotensi mengganggu pengguna jalan.

Kasubid Pemungutan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban, Yudha Widiatma menjelaskan pihaknya bakal menindak para pelanggar. Untuk melakukan penertiban khususnya pada segala aktifitas pertambangan (MBLB) Mineral Bukan Logam dan batuan diwilayah Tuban.

“Kami diberi waktu 3 minggu oleh Pak Bupati untuk melakukan pendataan tambang, kerugian yang ditimbulkan dari segi lingkungan ini yang sangat berbahaya. Belum lagi urusan pajak penggunaan (ABT) Air Bawah Tanah, serta pajak dari setiap tonase/kubikasi. Baik itu kategori tanah uruk (pedel), batu kapur, pasir kuarsa,” terangnya.

Ia menyebutkan, metode penghitungan pengenaan pajak air bawah tanah dilakukan dengan mengkalkulasi seluruh perolehan usaha selama satu bulan. Yakni dari karcis yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut kemudian tiap meter kubiknya dikali 25 persen. Sedangkan kategori Tanah pedel, batu kapur, pasir kuarsa, pajaknya sebesar 30 persen dari setiap tonase/kubikasi. Pajak tersebut dikenakan atas pengambilan, pemanfaatan, dan kepemilikan, sesuai dalam Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan tertribusi daerah. UU 1 tahun 2022  tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang penghitungan pajak.

Tak hanya mengabaikan urusan pajak dan retribusi daerah, sebagian besar keberadaan aktifitas usaha tersebut juga mengabaikan urusan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), padahal letak usahanya berdekatan dengan Jalan Provinsi yang berpotensi menyebabkan kemacetan arus lalu – lintas, hingga kecelakaan mengingat banyaknya kendaraan besar yang parkir menggunakan badan jalan menunggu giliran masuk menuju perusahaan.

“Selama semeter awal di tahun 2022 ini, baru 3 jenis usaha yang memiliki Andalalin. Diantaranya adalah Rumah Sakit Muhamadiyah, Rumah Sakit NU, dan PT Sugihwaras jaya SPBU. Akhir bulan nanti akan dilakukan Monev melibatkan beberapa pihak yang isinya akan menelaah kembali tentang penerbitan izin usaha sebelum badan usaha tersebut menyelesaikan analisis dampak lalu lintas,” kata Kabid Hubungan Darat, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tuban, Imam Isdarmawan secara terpisah.

Ia menegaskan, melalui aplikasi yang dimiliki, pihaknya dapat mengusulkan pencabutan izin usaha atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pelaku usaha yang belum menyelesaikan analisis dampak lalu lintas (andalalin). Terutama bagi pelaku usaha yang letak usahanya berdekatan atau menggunakan jalur lalu lintas, baik jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Andalalin, UU. Nomor 29 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011. Peraturan Menteri Perhubungan No 17 Tahun 2021 mengenai ketentuan, siapa pun yang melakukan perubahan tata guna lahan kosong menjadi hotel atau bangunan dan lain sebagainya harus memiliki Andalalin.  ARIF AHMAD AKBAR

Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Solusi Kompleksitas Pemilu Dari Waktu Ke Waktu

30 Juni 2022 - 00:33 WIB

PMK Tuban Makin Menggila, Pemkab Lamban Menangani

23 Juni 2022 - 12:06 WIB

Ribuan Sapi Tertular PMK, Seluruh Pasar Hewan Tuban Ditutup

8 Juni 2022 - 00:31 WIB

Sudah Habis Miliaran Rupiah, Jembatan Glendeng Kembali Ditutup

24 Mei 2022 - 19:28 WIB

Wujudkan Kerja Aman dan Nyaman, Perhutani KPH Parengan Gandeng Jaksa dan Polisi Supervisi Agroforestry

4 April 2022 - 03:53 WIB

Inilah 8 Poin Penting Hasil Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur di Tuban

31 Maret 2022 - 11:58 WIB

Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar
Trending di Daerah